Trump Minta Australia Bantu Jatuhkan Penyelidikan soal Rusia

Trump Minta Australia Bantu Jatuhkan Penyelidikan soal Rusia

Presiden Donald Trump dilaporkan meminta bantuan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, untuk mendiskreditkan penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016 lalu.

Pemerintah Australia mengakui bahwa Trump memang menghubungi Morrison melalui telepon tak lama setelah kunjungan sang PM ke AS pekan lalu.

Dua pejabat AS mengatakan bahwa dalam perbincangan tersebut, Trump meminta Morrison membantu Jaksa Agung, William Barr, untuk menghimpun bukti dalam rangka peninjauan kembali terhadap kasus dugaan intervensi Rusia.

“Pemerintah Australia selalu siap membantu dan bekerja sama dalam upaya yang dapat menerangi masalah yang sedang diselidiki. PM mengonfirmasi kesiapannya sekali lagi dalam perbincangan dengan presiden [Trump],” demikian pernyataan pemerintahan Australia yang dikutip AFP.

Pengungkapan fakta ini dianggap memperkuat indikasi Trump menyalahgunakan wewenangnya untuk melengangkan jalannya menuju kursi kepresidenan dalam pemilu 2020 mendatang.

Sebelumnya, Trump dilaporkan berupaya menjegal langkah bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, dengan meminta Ukraina menyelidiki dugaan korupsi sang anak, Hunter Biden, yang diduga dibuat-buat.

Tak lama setelah kabar mengenai perbincangan ini mencuat, Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, langsung sepakat untuk memulai proses pemakzulan Trump.

Proses ini dimulai dengan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan Trump. Jika nantinya Trump diyakini melakukan “pengkhianatan, suap, tau kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan” berdasarkan konstitusi AS, Dewan Perwakilan AS dapat langsung melanjutkan proses pemakzulan.

Setelah itu, Dewan Perwakilan harus menyerahkan bukti pelanggaran Trump kepada komite yang sudah ditunjuk sebelumnya.

Komite tersebut lantas akan mempelajari bukti tersebut dan menjalankan penyelidikan lebih lanjut. Jika bukti tersebut kuat, komite akan menyusun “pasal-pasal” pemakzulan yang sebenarnya setara dengan tuntutan kriminal di ranah politik.

Mereka kemudian menyerahkan pasal tersebut ke Dewan Perwakilan, yang setelah itu bakal menggelar pemungutan suara. Dalam proses tersebut, Dewan Perwakilan diwajibkan memilih untuk memakzulkan Trump atau tidak.

Jika disetujui, pasal tersebut akan dibawa ke Senat, di mana “pengadilan” akan digelar. Dalam proses tersebut, utusan dari Dewan Perwakilan akan bertindak sebagai penuntut, sementara Trump dan pengacaranya menjadi “tersangka”.

Sementara itu, kepala hakim dari Mahkamah Agung akan mengawasi pengadilan di Senat tersebut. Setelah proses pemeriksaan rampung, anggota Senat bakal kembali menggelar pemungutan suara.

Jika dua pertiga anggota parlemen sepakat untuk memakzulkan Trump, maka kursi presiden akan dikosongkan. Wakil presiden lantas akan mengisi sementara kekosongan kursi di Gedung Putih tersebut.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *