Antara Kedaulatan Indonesia dan HAM Papua

Antara Kedaulatan Indonesia dan HAM Papua

Dari sekadar berkoar di media lokal, Veronica Koman mulai melenggang ke panggung lebih tinggi ketika bicara soal kondisi hak asasi manusia Papua di hadapan parlemen Australia.

Sejumlah pihak lantas mempertanyakan posisi Australia karena Negeri Kanguru terkesan bungkam, bahkan memberikan ruang luas bagi Veronica, sosok yang kini tengah dicari aparat Indonesia.

Veronica masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur karena tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus provokasi dan penyebaran informasi bohong dalam insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Meski Indonesia sudah meminta Interpol mengeluarkan red notice, Australia bergeming. Veronica bahkan dengan bebas berbicara kepada media lokal Australia untuk menyoroti pelanggaran HAM di Papua.

“Kalau media, tidak apa-apa dia bicara. Kalau sudah sampai masuk ke level tinggi seperti parlemen, itu kan berarti sepengetahuan pemerintah. Itu sama saja mempermalukan Indonesia,” ujar pengamat dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, kepada CNNIndonesia.com.

Terimpit dua prinsip

Secara diplomatis, Teuku memang menganggap sikap Australia tidak etis. Namun di sisi lain, Teuku menganggap Australia memang ada dalam posisi dilematis.

Dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Amalia Sustikarini, menganggap Australia terimpit dua prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia, tapi juga menjunjung tinggi HAM.

Dari segi kedaulatan, sikap Australia sudah jelas mengakui kedaulatan Indonesia dan Papua sebagai bagian dari Nusantara.

“Pada 2014, mereka juga sudah tanda tangan Lombok Treaty yang menyatakan masing-masing negara menjaga keamanan dan pengakuan kedaulatan, tidak membiarkan negara masing-masing menjadi wadah aktivitas politik, separatisme,” ucap Amalia.

Namun di sisi lain, Australia juga menjunjung penghormatan HAM dan kebebasan berpendapat. Di Australia sendiri, kelompok-kelompok advokasi pro-Papua merajalela.

Menurut Amalia, hal ini tak terlepas dari pihak yang sedang berkuasa di Australia, yaitu Partai Liberal pimpinan Perdana Menteri Scott Morrison.

Dilema Australia: Antara Kedaulatan Indonesia dan HAM PapuaSebagai seorang liberal, PM Scott Morrison dianggap mengadopsi nilai-nilai partai. (AFP Photo/Alex Edelman)

Sebagai seorang liberal, Morrison dianggap mengadopsi nilai-nilai partai, layaknya yang dipegang teguh pendahulunya, Perdana Menteri John Howard. Pada 2006 silam, Howard memicu ketegangan karena memberikan suaka politik bagi 42 warga Papua.

“John Howard itu kan juga dari Liberal. Mungkin ada nilai sebuah partai politik yang sudah mengakar, kemudian diadopsi oleh Scott Morrison,” tutur Amalia kepada CNNIndonesia.com.

Langkah di tengah dilema

Di tengah posisi dilematis ini, Teuku Rezasyah menganggap Australia setidaknya buka suara karena publik mulai bertanya-tanya alasan Veronica bisa sampai berbicara di mimbar parlemen.

“Setidaknya keluarkan semacam press release yang menyatakan bahwa misalnya, Veronica diundang oleh anggota parlemen dalam kapasitas pribadi, bukan resmi. Usahakan kasih keterangan, walau sebagai tuan rumah, mereka memang berhak meminta keterangan dari orang yang sedang berada di negerinya,” ucap Teuku.

Melanjutkan pendapatnya, Teuku berkata, “Kalau sudah terbuka ke publik seperti ini, seharusnya mereka bicara. Sekarang kesannya Australia tidak bekerja sesuai Lombok Treaty. Kesannya pemerintah Australia tidak tulus membangun hubungan bilateral yang baik.”

Namun menurut Amalia, memang belum saatnya Australia berbicara karena posisi mereka kini sangat dilematis dan terimpit di antara dua nilai.

“Lihat saja dulu langkah Veronica ke depan. Jika kemudian langkah Veronica dipandang semakin high profile, mereka harus antisipasi, apalagi kalau pemerintahan Joko Widodo selanjutnya sangat keras terhadap isu separatisme,” katanya.

Untuk sementara waktu, menurut Amalia, Australia sebenarnya bisa memegang peran lebih ketimbang hanya pernyataan publik.

“Akan lebih konstruktif jika Australia mulai berbicara dengan Indonesia, kasih saran agar melakukan dialog demi mencapai penyelesaian kasus HAM di Papua, tanpa menyentuh hal-hal menyangkut integritas teritorial,” tutur Amalia.

Amalia pun memandang kasus Veronica ini sebenarnya bisa berbuah manis jika pemerintah Indonesia pada akhirnya mau berdialog untuk mencari jalan tengah menangani isu Papua.

“Kalau kita lihat sejarah perdamaian GAM di Aceh dan pemerintah Indonesia dulu, sebenarnya Australia bisa misalnya melalui tokoh atau organisasi-organisasi HAM-nya merundingkan upaya damai dan penyelesaian kasus HAM Papua,” ucap Amalia.

Ia kemudian berkata, “Meski bentuk konfliknya berbeda, bisa dilakukan hal serupa di Papua. Pada akhirnya, Veronica Koman justru bisa menjadi agen perdamaian.

sumber : CNNIndo

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *